Antara Kasus Korupsi Dana Bansos & Tragedi Penembakan 6 Laskar Anggota FPI

Berita tentang kasus korupsi bansos covid sepertinya mulai meredup, karena adanya kasus penembakan 6 laskar FPI tidak lama setelah Menteri Sosial dijadikan tersangka oleh KPK. Apakah ini memang skenario mereka untuk mengalihkan isu pemberitaan tentang korupsi dana bansos oleh Menteri Sosial yang berasal dari kader PDIP?

Kalau fokus kita beralih ke penembakan 6 orang, itu artinya kita menari mengikuti gendang yang ditabuh rezim. Penembakan fpi sampai 6 orang meninggal, sepertinya adalah upaya pengalihan isu korupsi mensos yang berasal dari PDIP.

Kasus korupsi ini hanya 3 harian saja sebelum dimulainya pilkada serentak. Mereka (PDIP) sepertinya takut kandidat bupati, walikota atau gubernur yang diusung akan kalah gara-gara ramainya pembicaraan korupsi. Karena kasus ini bukan sembarang korupsi tapi ini korupsi bantuan sosial masyarakat yang saat ini sedang kesulitan hidupnya karena imbas covid-19.

Kita ramaikan kasus korupsi ini lagi agar publik tidak terkecoh oleh pengalihan isu lain. Karena semua kasus korupsi yang berhubungan dengan partai tersebut biasanya akan lama sekali prosesnya, bahkan hukumannya pun selalu terasa sangat ringan tidak sesuai dengan perbuatannya yang telah sangat merugikan rakyat bahkan negara.

Kasus penembakan 6 laskar FPI juga pun jangan sampai luput dari pengawasan, karena itu merupakan kasus pelanggaran HAM yang sangat berat. Jadi keduanya harus tetap dipantau sampai dimana kasusnya dan bagaimana proses hukumnya.

Mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara yang kini berstatus tersangka, disebut KPK diduga ’menilap’ Rp 10 ribu per paket bansos Covid-19, yang nilainya Rp 300 ribu per paket. Namun, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) , Boyamin Saiman, menduga fee yang didapat Mensos Juliari bisa sampai Rp33 ribu. Dengan rincian yang dikorup dari barang senilai Rp 28 ribu,  dan dari goody bag juga dikorupsi sekitar Rp 5.000. 

Dari fee Rp 10 ribu per paket itu, total akumulasi dana korupsi yang dinikmati Juliari diduga mencapai Rp 17 miliar.

Sementara Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) punya perhitungan lain. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menduga fee yang didapat Juliari lebih dari Rp 10 ribu per paket seperti yang disebut KPK.

”Kalau berapa kira-kira gambarannya per paket yang dikorupsi, dugaannya dari hitung-hitunganku adalah Rp 28 ribu ditambah Rp 5.000 adalah Rp 33 ribu,” kata Boyamin di Jakarta, Kamis (10/12/2020). Boyamin pun menjelaskan rincian dana yang dianggarkan semula Rp 300 ribu per paket bansos hingga diduga dikorupsi lebih dari Rp 10 ribu.

Menurutnya, dugaan itu dia dapatkan dari survei harga barang yang beredar di pasaran.

”Jadi anggaran kan Rp 300 ribu, terus dipotong Rp 15 ribu untuk transpor, Rp 15 ribu untuk tas goody bag. Jadi seakan-akan pemborong mendapatkan Rp 270 ribu.

Lalu sampai dimanakah kasus korupsi dana bansos yang dilakukan oleh menteri sosial ini, mari kita pantau terus kasusnya. Jangan sampai seperti kasus korupsi yang menimpa kader PDIP lainnya yang sampai saat ini masih buron dan belum diketahui keberadaannya.