

Anies Baswedan, menanggapi isu akan ditambahnya jumlah kementerian oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Anies menekankan bahwa penetapan struktur kabinet merupakan hak prerogatif bagi presiden terpilih. Pernyataan ini disampaikan Anies sebagai respon terhadap usulan penambahan kementerian yang diutarakan oleh sejumlah pihak terkait pemerintahan baru.
Anies menegaskan bahwa sebagai pejabat publik, dirinya tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di DKI Jakarta. Ia enggan terlibat dalam isu struktur kabinet yang akan dibentuk oleh pemerintahan Prabowo-Gibran yang saat ini sedang menyusun komposisi kabinet.
Sebelumnya, muncul rencana akan dilakukannya penambahan jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Rencana ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian mendukung usulan tersebut dengan alasan penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan saat ini, sementara sebagian lain menilai penambahan kementerian akan menambah birokrasi dan membebani anggaran negara.
Dalam konteks ini, Anies Baswedan menegaskan bahwa hak prerogatif presiden terpilih untuk membuat perubahan struktur kabinet harus dihargai. Menurutnya, penyesuaian dalam struktur kabinet merupakan hal yang wajar dan perlu dilakukan sesuai dengan visi dan program pemerintahan yang diusung.
Anies juga menyoroti pentingnya fokus pada upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di tengah tantangan global saat ini. Menurutnya, upaya membangun kebersamaan dan kolaborasi antarpemerintah menjadi kunci dalam menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian.
Sebagai sosok yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan, Anies Baswedan menekankan bahwa keputusan terkait struktur kabinet harus diambil dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dianggapnya sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan yang baru dapat bekerja efektif dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
19 Nov 2025 | 85
Layanan engagement organik seperti RajaKomen menawarkan opsi bagi kreator yang ingin mempercepat pertumbuhan awal atau memperkuat social proof. Namun di tahun 2026, penggunaan layanan ...
Hukum Zakat Penghasilan Kata Ustadz Adi Hidayat
13 Feb 2025 | 262
Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum zakat penghasilan atau biasa disebut zakat profesi. Sebelum memasuki hukum zakat penghasilan, mari pahami terkait definisinya. ...
20 Des 2025 | 45
Dewasa ini, tantangan perubahan iklim global memaksa sektor manufaktur untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan guna memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang yang efektif. Melalui ...
Jasa Pembuatan Nasi Tumpeng di Jakarta Yang Terkenal Akan Kelezatannya dan Murah
26 Feb 2020 | 2525
Jasa Pembuatan Nasi Tumpeng di Jakarta Yang Terkenal Akan Kelezatannya dan Murah - Nasi tumpeng merupakan makanan dengan rasa yang gurih karena dimasak dengan sedikit santan. Nasi yang ...
Rahasia Branding Produk Homemade Laris yang Dicari Banyak Konsumen
26 Apr 2025 | 147
Dalam beberapa tahun terakhir, produk homemade semakin diminati oleh masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kualitas bahan, banyak konsumen yang memilih untuk membeli ...
Paslon Dukung Nepotisme: Tantangan Berat bagi 25 Tahun Reformasi di Indonesia
10 Feb 2024 | 429
Januari lalu, gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan ...