Pilpres 2029 dan Ujian Konsistensi Politik PKS

Dalam politik, penyesalan hampir selalu datang setelah keputusan dibuat. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pilpres 2029 berpotensi menjadi momen penentuan: apakah partai ini mampu mengonsolidasikan kembali kepercayaan publik, atau justru semakin tersisih karena gagal membaca kehendak basis pemilihnya sendiri. Titik krusial itu bermuara pada satu figur: Anies Baswedan.

Pengalaman Pilkada Jakarta 2024 seharusnya menjadi alarm serius bagi PKS. Pada awalnya, partai ini tampak konsisten mendukung Anies Baswedan tokoh dengan daya tarik elektoral kuat di kalangan kelas menengah perkotaan, aktivis, serta pemilih Islam moderat. Namun keputusan menarik dukungan dan beralih ke kandidat lain justru memicu kekecewaan mendalam di tingkat akar rumput.

Bagi sebagian besar pemilih, langkah tersebut bukan semata manuver koalisi, melainkan simbol ketidakteguhan sikap politik. Dalam demokrasi, kekalahan sering kali masih bisa diterima, tetapi inkonsistensi jauh lebih sulit dimaafkan. Narasi bahwa PKS “meninggalkan Anies” terlanjur melekat dan terus bergema, dari media sosial hingga diskusi politik sehari-hari.

Efek psikologisnya tampak nyata pada Pilkada serentak 2024. Depok kota yang hampir dua dekade dikenal sebagai basis kuat PKS akhirnya lepas dari genggaman. Kejatuhan ini bukan sekadar persoalan lokal, melainkan cerminan kekecewaan pemilih yang lebih luas terhadap arah politik PKS. Banyak pengamat melihatnya sebagai efek domino dari menurunnya kepercayaan publik.

Jika benteng sekuat Depok saja bisa runtuh, maka wajar jika muncul pertanyaan besar tentang stabilitas basis pemilih PKS ke depan. Ketika sebuah partai dipersepsikan oportunistik, ia tidak lagi dilihat sebagai rumah politik yang konsisten, melainkan kendaraan pragmatis yang mudah berbelok.

Secara nasional, performa elektoral PKS juga menunjukkan gejala stagnasi. Pada Pemilu 2019, PKS meraih sekitar 8,21 persen suara. Pemilu 2024 hanya mencatat kenaikan tipis menjadi sekitar 8,42 persen. Angka ini lebih mencerminkan kemampuan bertahan, bukan lompatan signifikan.

Dalam politik, stagnasi sering kali menjadi awal kemunduran. Partai yang gagal tumbuh berisiko ditinggalkan pemilihnya, terutama di tengah kompetisi yang kian ketat. Jika PKS tidak berhasil merebut kembali simpati pemilih Anies, bukan mustahil suara mereka pada 2029 justru turun ke kisaran 6–7 persen, atau bahkan lebih rendah.

Di sinilah posisi Anies Baswedan menjadi krusial. Ia bukan sekadar figur elektoral, melainkan simbol politik perubahan, keadilan sosial, dan meritokrasi. Banyak pemilih mendukung PKS bukan hanya karena ideologi, tetapi karena melihat kesesuaian nilai antara PKS dan visi politik yang diwakili Anies.

Jika pada Pilpres 2029 PKS kembali mengambil jarak dari Anies, dampaknya bisa jauh lebih luas dibanding 2024. Bukan hanya Jakarta atau Depok yang terancam, tetapi juga basis simpatik di Jawa Barat, Banten, Sumatera, dan berbagai kawasan perkotaan lain.

Di sisi lain, PKS juga menghadapi keterbatasan figur nasional. Pimpinan puncak partai saat ini relatif belum memiliki daya tarik elektoral yang kuat di tingkat nasional. Kondisi ini membuat PKS semakin membutuhkan figur dengan magnet politik besar untuk menjangkau pemilih moderat dan independen.

Tanpa tokoh kuat, PKS berisiko terjebak sebagai partai ceruk: solid di segmen tertentu, tetapi sulit menembus spektrum pemilih yang lebih luas. Dalam kontestasi presiden, posisi ini jelas tidak menguntungkan.

Kepercayaan pemilih dibangun dari konsistensi dan keberanian mengambil sikap. Jika PKS ingin menghindari penyesalan yang lebih besar pada 2029, setidaknya ada tiga langkah penting yang perlu dilakukan:

• pertama, mengakui kesalahan komunikasi politik pada Pilkada Jakarta;
• kedua, memulihkan kepercayaan pemilih yang kecewa;
• ketiga, berani menjadikan Anies Baswedan sebagai pilihan strategis nasional.

Jika tidak, sejarah berpotensi berulang dengan konsekuensi yang lebih pahit. Kali ini, pemilih bukan hanya kecewa, tetapi bisa benar-benar berpaling. Dan dalam politik Indonesia yang semakin kompetitif, kehilangan basis pemilih berarti mempertaruhkan masa depan elektoral.

Kesimpulannya sederhana namun tegas:
PKS bukan hanya berisiko menyesal, tetapi juga kehilangan momentum sejarah, jika pada Pilpres 2029 kembali mengabaikan Anies Baswedan.

Dalam politik, kesempatan kedua jarang datang dua kali.